Provinsi Gorontalo

APBD Gorontalo 2025 Terkoreksi, Gusnar Tegaskan Efisiensi dan Transparansi

×

APBD Gorontalo 2025 Terkoreksi, Gusnar Tegaskan Efisiensi dan Transparansi

Sebarkan artikel ini

TAJUK1.ID – Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, memaparkan rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna ke-40 DPRD Provinsi Gorontalo, Selasa (19/8/2025). Ia mengungkapkan bahwa pendapatan dan belanja daerah mengalami koreksi menurun.

Gusnar menjelaskan, kebijakan efisiensi transfer dana dari pemerintah pusat berimbas langsung pada kas daerah. Nilai APBD Provinsi Gorontalo terpangkas Rp73,71 miliar atau setara 4,19 persen, dari sebelumnya Rp1,75 triliun menjadi Rp1,68 triliun. Pendapatan transfer yang awalnya Rp1,35 triliun juga terkoreksi Rp82,78 miliar atau 6,11 persen menjadi Rp1,27 triliun.

Meski demikian, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan tren positif. Dari kisaran Rp403 miliar, PAD naik Rp9 miliar atau 2,25 persen menjadi Rp412 miliar. Perubahan juga terjadi pada pos lain-lain pendapatan daerah yang sah, sekitar Rp400 juta.

“Total belanja daerah juga mengalami penurunan tapi tidak sebesar penurunan pendapatan karena disebabkan oleh adanya realisasi silfa sesuai hasil audit BPK RI dan adanya kenaikan PAD,” jelas Gusnar.

Belanja daerah terpangkas Rp41,27 miliar atau 2,29 persen, sehingga angkanya turun menjadi Rp1,7 triliun dari sebelumnya Rp1,8 triliun.

Dari sisi pembiayaan, penerimaan meningkat signifikan sebesar Rp29,5 miliar atau 42,1 persen menjadi Rp9,58 miliar, dibandingkan APBD 2025 yang tercatat kurang lebih Rp70 miliar. Sebaliknya, pengeluaran pembiayaan yang semula Rp21,9 miliar berkurang Rp2,9 miliar atau 13,22 persen menjadi Rp19 miliar.

“Dalam Ranperda Perubahan APBD tahun anggaran 2025, Pemerintah Provinsi Gorontalo tetap berpegang pada transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas, serta berbasis prioritas yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, penguatan daya saing, peningkatan kesejahteraan sosial, dan pemantapan reformasi birokrasi,” kata Gusnar.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *