Tajuk1.id, – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo kembali menyoroti ketimpangan yang terjadi di sektor perkebunan kelapa sawit. Melalui Panitia Khusus (Pansus), desakan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) seperti Kepolisian dan Kejaksaan kembali dilontarkan untuk turut serta mengawal penyelesaian masalah yang tak kunjung usai ini.
“Jadi kami minta pada APH, khususnya Polri dan Kejaksaan, untuk bisa mengawal kami sebagai anggota pansus dalam menyelesaikan persoalan sawit ini,” ujar Ekwan Ahmad, Senin (2/6/2025) setelah rapat pansus bersama sejumlah pihak di ruang rapat.
Ekwan, yang berasal dari Partai Hanura, mengungkapkan bahwa pansus yang menangani isu kelapa sawit bukan hal baru. Ia menilai, sejak dibentuk pada periode DPRD sebelumnya, hasilnya belum mampu menjawab keresahan petani.
“Pansus sawit ini sudah ada sejak periode-periode sebelumnya, tapi hasilnya mentah, tak terselesaikan. Jadi kami, pansus sawit di periode kami ini, Insya Allah bisa memberi titik terang dan keberpihakan kepada masyarakat,” jelasnya.
Menurutnya, para petani plasma selama ini menjadi pihak yang paling merasakan dampak buruk dari ketimpangan yang terjadi. Pansus, kata Ekwan, berkomitmen untuk memperjuangkan solusi yang konkret dan adil.
“Persoalan sawit akan menjadi prioritas, agar bisa dicarikan solusi yang sesuai harapan rakyat, sebagaimana komitmen kami sebagai wakil mereka,” pungkasnya.
