TAJUK1.ID – Front Pemerhati Lingkungan (FPL) menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Gorontalo, Selasa (20/1/2026).
Aksi tersebut dipimpin Koordinator Lapangan, Zakaria, yang secara terbuka menyerukan agar Kapolda Gorontalo menindak tegas dugaan keterlibatan aparat kepolisian dalam aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Kabupaten Pohuwato.
Dalam orasinya, Zakaria menyebut adanya dugaan kuat peran seorang berinisial YR, yang disebut sebagai pengumpul iuran alat berat ekskavator dari lokasi tambang ilegal untuk disetorkan kepada “bos besar” tambang.
Praktik ini, menurut FPL, menyerupai sistem metabolisme parasit menghisap sumber daya lingkungan sembari berlindung di balik jaringan kekuasaan yang tak kasat mata.
“Kami tidak sedang berhadapan dengan tambang ilegal semata, tapi dengan ekosistem kejahatan yang hidup, tumbuh, dan dilindungi,” kata Zakaria di hadapan massa aksi.
FPL juga mendesak Kapolda Gorontalo mengusut dugaan keterlibatan Kasubdit Tipidter serta seorang oknum polisi berpangkat AKP yang akrab di kalangan penambang Pohuwato dengan sebutan ‘Ko Haji’.
Oknum tersebut diduga memiliki kedekatan intens dengan para penambang dan ikut “main di dalam kolam PETI” yang selama ini merusak lingkungan, hutan, dan daerah aliran sungai di Pohuwato.
Menurut Zakaria, jika dugaan ini tidak diusut secara transparan, maka hukum hanya akan berfungsi sebagai alat kosmetik menutupi luka ekologis tanpa pernah menyembuhkannya.
Selain menyasar institusi kepolisian, FPL juga menyampaikan kekecewaan mendalam terhadap kinerja FORKOPIMDA Kabupaten Pohuwato.
Penertiban yang dilakukan selama ini dinilai hanya bersifat simbolik, sebatas mengamankan alat berat seperti ekskavator dan sejumlah mesin alkon, tanpa menyentuh aktor intelektual di balik PETI.
“Yang ditangkap hanya besi dan mesin, sementara otak perusak lingkungan dibiarkan bebas berkeliaran. Ini seperti memadamkan banjir dengan sendok,” ujar Zakaria dengan nada sarkastik.
FPL menilai praktik tersebut tidak menyentuh akar persoalan. Kerusakan lingkungan yang masif, degradasi hutan, serta banjir berulang di Pohuwato disebut sebagai konsekuensi logis dari pembiaran sistematis terhadap PETI.
Dalam kacamata ilmiah, situasi ini menyerupai reaksi berantai yang dibiarkan tanpa penghentian, hingga bencana menjadi keniscayaan.
Massa aksi menuntut Kapolda Gorontalo tidak hanya mendengar, tetapi bertindak. FPL meminta penegakan hukum yang menyasar pemodal, pengumpul setoran, dan aktor-aktor berpengaruh, termasuk jika dugaan keterlibatan aparat terbukti.
Aksi ditutup dengan hearing dan pernyataan sikap front pemerhati lingkungan kepada Pamenwas yang bertugas, bahwa perjuangan lingkungan bukan sekadar soal alam, melainkan tentang keberanian negara membersihkan dirinya sendiri dari racun kepentingan serta akan menggelar aksi lanjutan.
