TAJUKSATU.ID , Gorontalo – Pelaksanaan Pekan Nasional (Penas) yang digadang-gadang sebagai ajang konsolidasi dan penguatan sektor pertanian nasional seharusnya menjadi ruang bagi petani untuk menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi secara langsung kepada pemerintah. Namun, di tengah berbagai masalah yang membelit sektor pertanian di Provinsi Gorontalo, agenda tersebut dinilai berpotensi kehilangan substansi jika hanya berhenti pada seremoni dan kegiatan seremonial semata.
Hal itu disampaikan oleh Zasmin Dalanggo yang menyoroti kondisi pertanian di Gorontalo yang menurutnya sedang menghadapi tantangan serius, terutama akibat aktivitas pertambangan ilegal dan berbagai persoalan lingkungan yang berdampak langsung terhadap kehidupan petani.
Menurut Zasmin, pelaksanaan Penas semestinya menjadi momentum penting untuk mendengarkan secara langsung suara masyarakat tani yang selama ini berhadapan dengan berbagai persoalan di lapangan. Ia menilai, di balik kemeriahan agenda nasional tersebut, masih terdapat persoalan mendasar yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah maupun para pemangku kepentingan.
“Di tengah kerusakan lahan pertanian akibat aktivitas pertambangan ilegal dan berbagai persoalan yang dihadapi petani, kehadiran Penas seharusnya menjadi momentum untuk mendengar langsung jeritan masyarakat tani. Namun yang terlihat justru seolah-olah tidak ada masalah besar yang sedang terjadi di Provinsi Gorontalo,” ujar Zasmin dalam pernyataannya. Senin (1/6/26)
Ia mengungkapkan, sejumlah wilayah pertanian di Gorontalo saat ini menghadapi ancaman kerusakan lahan produktif yang berpotensi mengganggu keberlanjutan sektor pertanian. Selain itu, kondisi sumber daya air yang menjadi kebutuhan utama petani juga disebut mulai terancam akibat pencemaran yang terjadi di beberapa kawasan.
Persoalan tersebut, kata dia, bukan hanya berdampak pada hasil produksi pertanian, tetapi juga menyentuh aspek kehidupan masyarakat yang selama ini menggantungkan penghidupan dari sektor agraris.
“Petani berhadapan dengan ancaman rusaknya lahan produktif, tercemarnya sumber air, belum lagi kerusakan infrastruktur jalan yang secara kasat mata dapat dilihat oleh siapa saja,” katanya.
Zasmin secara khusus menyoroti kondisi di kawasan Boliyohuto dan sekitarnya yang menurutnya menjadi salah satu contoh wilayah yang menghadapi persoalan kompleks antara aktivitas industri dan kepentingan masyarakat. Di wilayah tersebut, terdapat sejumlah perusahaan besar yang beroperasi. Namun demikian, masyarakat masih mempertanyakan sejauh mana manfaat yang benar-benar dirasakan dibandingkan dengan dampak lingkungan dan sosial yang muncul.
Menurutnya, keberadaan investasi dan aktivitas usaha pada prinsipnya dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah. Akan tetapi, manfaat tersebut harus dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat, terutama mereka yang terdampak langsung oleh aktivitas ekonomi yang berlangsung di wilayahnya.
“Di wilayah Boliyohuto CS terdapat sejumlah perusahaan besar yang beroperasi, tetapi masyarakat masih mempertanyakan sejauh mana dampak positif yang benar-benar dirasakan dibandingkan dengan berbagai kerusakan yang terjadi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Zasmin menilai agenda besar yang mengusung tema pembangunan pertanian tidak boleh mengabaikan realitas yang sedang dihadapi petani. Ia mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan pertanian tidak cukup diukur dari penyelenggaraan kegiatan berskala nasional, melainkan harus tercermin dari kondisi riil petani di lapangan.
Karena itu, ia menyayangkan apabila forum yang seharusnya menjadi ruang dialog dan pencarian solusi justru hanya menjadi ajang perayaan tanpa pembahasan mendalam mengenai persoalan mendasar sektor pertanian.
“Sangat disayangkan apabila agenda besar pertanian hanya menjadi seremoni tanpa membahas persoalan nyata yang sedang dialami petani,” tegasnya.
Menurut Zasmin, kebutuhan petani saat ini jauh lebih kompleks dibanding sekadar menghadiri kegiatan seremonial. Petani membutuhkan jaminan keberlanjutan lahan pertanian, ketersediaan sumber air yang bersih, dukungan infrastruktur yang memadai, serta kepastian penegakan hukum terhadap berbagai aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan.
Ia menekankan bahwa perlindungan terhadap sektor pertanian harus ditempatkan sebagai prioritas utama, mengingat peran petani yang sangat penting dalam menjaga ketahanan pangan daerah maupun nasional.
“Petani tidak hanya membutuhkan panggung dan pidato, tetapi juga perlindungan terhadap lahan pertanian, akses air yang bersih, infrastruktur yang layak, serta penegakan hukum terhadap aktivitas yang merusak lingkungan,” katanya.
Dalam pernyataannya, Zasmin juga mempertanyakan arah pembangunan pertanian apabila berbagai kerusakan yang terjadi terus dibiarkan tanpa penyelesaian yang jelas. Menurut dia, pembangunan sektor pertanian semestinya berpihak pada kepentingan petani dan memastikan keberlangsungan sumber daya yang menjadi penopang utama produksi pangan.
Ia mengingatkan bahwa kerusakan lahan, sungai, maupun infrastruktur jalan tidak hanya berdampak pada aktivitas pertanian saat ini, tetapi juga dapat mengancam masa depan generasi petani berikutnya apabila tidak segera ditangani.
“Jika kerusakan lahan, sungai, dan jalan terus diabaikan, lalu untuk siapa pembangunan pertanian itu dilakukan? Jangan sampai petani hanya dijadikan objek acara, sementara masalah yang mereka hadapi setiap hari tidak pernah menjadi prioritas penyelesaian,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menjadi refleksi atas harapan masyarakat tani agar berbagai agenda pembangunan pertanian tidak berhenti pada tataran simbolik, melainkan mampu menghadirkan solusi konkret terhadap persoalan yang selama ini dihadapi petani. Di tengah berbagai tantangan lingkungan dan tekanan terhadap lahan produktif, suara petani dinilai perlu menjadi perhatian utama dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan masa depan sektor pertanian di Gorontalo.
