Tajuk1.id, Batam — Gen Malaya memberikan apresiasi terhadap Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang telah menyelesaikan proses pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Energi Kepri.
Langkah ini dinilai sebagai kemajuan penting dalam upaya pemerintah daerah untuk terlibat langsung dalam pengelolaan industri hulu minyak dan gas (migas) di wilayah Kepulauan Riau.
“Pembentukan BUMD ini menunjukkan tren positif. Saat ini proses rekrutmen direksi sedang berjalan. Kami berharap proses ini lancar dan Energi Kepri segera berperan aktif dalam mendongkrak ekonomi daerah melalui pengelolaan Participating Interest (PI) 10 persen di wilayah Laut Natuna dan Anambas,” kata Eko Pratama, Founder Gen Malaya, Sabtu (19/4).
Eko menekankan bahwa percepatan pengalihan PI 10 persen tidak hanya penting secara ekonomi, tetapi juga sebagai sarana transfer pengetahuan dan pengalaman pengelolaan migas bagi daerah.
“Selama ini, data terkait lifting, cadangan migas, dan hal-hal teknis lainnya tidak dapat diakses pemerintah daerah. Kita hanya menerima Dana Bagi Hasil tanpa mengetahui jumlah riil produksi migas. PI 10 persen ini penting demi transparansi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Eko mendorong seluruh pemangku kepentingan, termasuk Pemprov Kepri, DPRD Kepri, dan pemerintah kabupaten penghasil migas, untuk serius memperjuangkan hak pengelolaan tersebut.
Menurutnya, ada beberapa blok potensial di wilayah Kepri yang memungkinkan untuk mendapatkan PI 10 persen, seperti Blok Natuna West Northeast (NWN), Blok Tuna, Blok Duyung, hingga Blok B yang saat ini dikelola oleh West Natuna Consortium.
Ia juga menyoroti bahwa kendala utama sebelumnya adalah masalah penyertaan modal daerah yang dinilai memberatkan. Namun, dengan terbitnya Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2025, hal tersebut sudah dijawab.
Regulasi baru ini memungkinkan pendanaan awal dilakukan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).
“Artinya, tantangan besar sudah dilonggarkan. Sekarang tinggal bagaimana BUMD ini dikelola dengan sehat dan progresif,” tegasnya.
Gen Malaya juga mengapresiasi dukungan penuh dari DPRD Provinsi Kepri yang telah menyetujui penyertaan modal awal melalui APBD 2025.
Eko menilai ini sebagai bukti bahwa kehadiran BUMD Energi Kepri didukung oleh semua pihak dan sangat diharapkan bisa memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian daerah.
