Penulis : Jek
Tajuk1.id – Alwi Kusuma Lapananda, anggota DPRD Kota Gorontalo dari PPP, dan Dheninda Chaerunisa, Ketua Komisi III DPRD Gorontalo Utara, seolah lupa bahwa di balik gelar “wakil rakyat”, ada tanggung jawab publik yang melekat di setiap tindak-tanduk mereka.
Saat jari-jari mereka menekan tombol kamera, sebetulnya mereka juga sedang menekan rasa hormat masyarakat terhadap lembaga yang mereka duduki.
Video dua wakil rakyat asal Gorontalo yang berciuman di dalam mobil mendadak viral dan memantik gelombang reaksi publik. Dalam Video berdurasi 17 detik itu Alwi Kusuma Lapananda tampak mencium Dheninda Chaerunisa, Ketua Komisi III DPRD Gorontalo Utara.
Keduanya belum menikah, namun berani menampilkan kemesraan yang tak pantas di ruang publik.
apakah Alwi Kusuma Lapananda lupa, partai yang identik dengan simbol religius dan nilai moral Islam, kini justru memperlihatkan perilaku yang bertolak belakang dengan citra dan ajaran partai akibat ulahnya. ?
Publik yang selama ini menaruh kepercayaan pada partai berlambang Ka’bah sebagai penjaga moralitas, kini merasa dikhianati akibat ulah kadernya sendiri.
Sekilas, sebagian orang mungkin berkata, “Ah, itu urusan pribadi.” Tapi tidak. Begitu seseorang duduk di kursi dewan dan menyandang predikat wakil rakyat, maka batas antara pribadi dan publik tidak lagi sama. Setiap tindakannya, sekecil apa pun, mencerminkan integritas lembaga tempat ia bernaung.
Yang lebih memprihatinkan bukan hanya tindakan keduanya, tapi diamnya partai politik dan lemahnya reaksi lembaga kehormatan DPRD. PPP partai yang identik dengan simbol religius dan nilai moral Islam justru belum menunjukkan sikap tegas terhadap kadernya sendiri. Tak ada pernyataan resmi, tak ada sanksi, tak ada klarifikasi yang menenangkan publik.
Begitu pula dengan Badan Kehormatan DPRD, baik di Kota Gorontalo maupun Gorontalo Utara. Lembaga yang seharusnya menjaga marwah dewan justru seperti kehilangan taring. Padahal, Kode Etik DPRD secara jelas menyatakan bahwa setiap anggota dewan wajib menjaga kehormatan, martabat, dan citra lembaga perwakilan rakyat.
Lalu, di mana wibawa itu kini?
Peristiwa ini seolah menampar wajah moralitas politik kita. Di tengah maraknya korupsi, jual-beli jabatan, dan lemahnya etika publik, kini kita disuguhi tontonan perilaku pribadi yang sama sekali tidak mencerminkan kedewasaan politik.
Yang kian menyesakkan adalah bagaimana partai-partai politik kerap berbicara tentang “moral dan akhlak” di panggung kampanye, tapi bungkam ketika nilai-nilai itu runtuh di tubuh mereka sendiri.
Kita tidak sedang membahas soal cinta dua insan dewasa. Kita sedang bicara tentang kepercayaan publik yang tercabik. Tentang bagaimana rakyat yang menitipkan harapan kepada wakilnya merasa dikhianati oleh perilaku tak senonoh dan sikap abai lembaga.
Kasus ini seharusnya menjadi cermin bagi semua pejabat publik. Bahwa jabatan bukan hanya soal kewenangan dan fasilitas, tapi juga tentang tanggung jawab moral dan teladan sosial. Bahwa rakyat bukan hanya menuntut kebijakan yang baik, tapi juga perilaku yang layak ditiru.
Jika partai tidak berani menegur, dan lembaga kehormatan memilih diam, maka jangan salahkan rakyat bila mereka kehilangan rasa hormat pada seluruh lembaga politik. Karena yang rusak bukan hanya citra dua orang anggota DPRD, tapi wajah seluruh institusi politik di mata masyarakat.
Ciuman di dalam mobil itu mungkin hanya berlangsung beberapa detik. Tapi bekasnya pada kepercayaan publik bisa bertahan jauh lebih lama bahkan mungkin, tak pernah benar-benar hilang.
