Tajuk1.id, – Ketua DPD IMM Gorontalo, Muhammad Arif, mengkritik kebijakan Gubernur Gorontalo yang mengangkat staf khusus di tengah seruan efisiensi anggaran. Menurut Arif, langkah ini tidak sejalan dengan semangat efisiensi yang digalakkan oleh pemerintah pusat.
“Pengangkatan staf khusus ini jelas bertentangan dengan upaya efisiensi yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah. Ini bukan langkah yang bijaksana di tengah seruan untuk menghemat anggaran,” ujar Arif.
Selain itu, Arif juga menilai bahwa pengangkatan staf khusus tersebut tidak mencerminkan profesionalitas. Ia menilai bahwa pengangkatan tersebut lebih bersifat balas budi politik, terutama mengingat ada sejumlah staf khusus yang berasal dari lingkaran keluarga penguasa.
“Kita harus bertanya, apa sebenarnya yang dimaksud dengan kebijakan ini? Mengangkat staf khusus di tengah upaya efisiensi anggaran jelas tidak sesuai dengan semangat yang seharusnya ada. Ini seperti balas budi politik saja,” lanjutnya.
Arif juga mengungkapkan kritik terhadap pengangkatan mantan narapidana korupsi sebagai staf khusus. Menurutnya, langkah ini menimbulkan keraguan tentang komitmen pemerintahan Gubernur Gusnar-Ida dalam memberantas korupsi.
“Apa yang diharapkan dari kerja staf khusus yang memiliki latar belakang sebagai mantan napi korupsi? Langkah ini justru membuat kami meragukan keseriusan Gubernur dalam pemberantasan korupsi di Gorontalo,” tegasnya.
Pernyataan ini semakin memperlihatkan ketegangan antara kebijakan pemerintahan dengan harapan masyarakat terhadap transparansi dan efisiensi pengelolaan anggaran daerah.
