Tajuk1.id, Taliabu, Maluku Utara — Sorotan tajam dilontarkan Mislan Syarif, anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Fraksi Gerindra, di ruang rapar paripurna dewan dalam pantauan Video yang telah beredar luas di jagad maya yang di hadiri Wakil Gubernur Maluku Utara. terhadap ketimpangan pembangunan yang masih dirasakan masyarakat Pulau Taliabu.
Ia mendesak agar keadilan sosial tak lagi menjadi jargon kosong, melainkan diwujudkan nyata melalui distribusi pembangunan yang merata.
“Taliabu seperti anak tiri di rumah sendiri,” tegas Mislan dalam pernyataan emosionalnya. “Sudah terlalu lama kami bersabar, terlalu sering kami menunggu dalam gelap. Kini, saatnya Taliabu bicara.”
Salah satu sorotan utama Mislan adalah tidak dimasukkannya Taliabu dalam daftar distribusi beras dari Bulog. Ia menyebut alasan yang disampaikan pihak terkait tidak dapat diterima.
“Kami tidak bicara soal mewah, kami hanya bicara tentang kebutuhan paling mendasar: beras. Tapi hanya Taliabu yang tak mendapatkan jatah beras Bulog, hanya karena alasan jarak yang terlalu jauh menurut Kepala Bulog Provinsi. Alasan klasik yang tak layak lagi digunakan di abad ke-21,” jelasnya. pada selasa (29/04)
Kelangkaan pasokan ini memicu lonjakan harga beras di Taliabu, yang kian menyulitkan masyarakat di tengah tekanan ekonomi yang belum juga mereda.
“Bayangkan, di tengah gempuran ekonomi yang berat, rakyat kami harus membeli beras dengan harga tinggi, sementara di wilayah lain harga bisa ditekan lewat intervensi pemerintah. Di mana letak keadilannya?” tanya Mislan.
Tak hanya soal pangan, sektor vital lain seperti kesehatan dan infrastruktur juga belum mendapat perhatian memadai.
Proyek jalan lingkar kabupaten yang seharusnya menjadi urat nadi mobilitas antarwilayah masih belum tuntas dikerjakan.
“Kami masih menyusuri jalan tanah, menyeberangi sungai dengan rakit, dan bertaruh nyawa demi menjangkau pelayanan dasar. Ini bukan potret masa lalu, ini kenyataan hari ini di Taliabu,” tutur Mislan penuh keprihatinan
Ia menekankan, keresahan ini bukan semata luka lama, melainkan seruan agar pemerintah lebih peka terhadap wilayah yang selama ini berada di pinggiran pembangunan nasional.
“Kami tidak minta diistimewakan, kami hanya minta diperlakukan setara. Jika pembangunan adalah hak, maka kami menuntut hak itu. Taliabu ingin maju, dan itu hanya bisa terjadi jika negara hadir sepenuhnya,” pungkasnya.
