Tajuk1.id, Gorontalo — Pernyataan demi pernyataan yang dilontarkan oleh Juru Bicara Gubernur Gorontalo belakangan ini menuai sorotan tajam ujar Rusmanto Sabali, Selasa (06/05)
Tak sedikit warganet hingga pengamat kebijakan publik mempertanyakan apakah sang jubir kini lebih sibuk membangun narasi dramatis ketimbang menyampaikan substansi kebijakan secara akurat dan jujur kepada publik.
Bukan hanya soal gaya bicara yang dinilai bombastis, beberapa pernyataan yang disampaikan justru tidak senada dengan arah kebijakan yang diambil langsung oleh Gubernur Gorontalo.
Menurut Rusman, kontras ini menciptakan kebingungan di tengah masyarakat, bahkan menimbulkan pertanyaan mendasar: siapa sebenarnya yang sedang berbicara juru bicara atau suara pribadi yang ingin menyenangkan hati penguasa?
“Kalau jubir lebih sibuk menjadi ‘tukang sorak’ daripada komunikator publik, maka kita harus waspada. Di sinilah letak awal rusaknya relasi antara kekuasaan dan kepercayaan publik,” ujar Aktivis Gorontalo Rusmanto Sabali
Menurutnya, fenomena ini memunculkan kritik bahwa peran juru bicara tidak lagi menjalankan fungsinya sebagai penghubung antara pemerintah dan rakyat, tetapi malah menjadi ‘tameng kata-kata’ yang membius opini publik.
Di balik tabir kata-kata manis, muncul dugaan adanya praktik komunikasi politik yang manipulative di mana informasi dibungkus dengan hiperbola, dan kenyataan dikaburkan demi pencitraan.
“Jika ada jurang antara pernyataan jubir dan sikap gubernur, maka kita sedang menghadapi persoalan serius: disinformasi yang dilembagakan,” kata Rusman
Juru bicara, secara etika komunikasi pemerintahan, seharusnya menjadi corong informasi yang presisi, bukan pemandu sorak yang hanya memoles realitas demi menyenangkan telinga atasan.
Bila peran ini diselewengkan, maka publik bukan hanya dibohongi, tetapi juga dijauhkan dari kemampuan untuk mengawasi jalannya pemerintahan secara objektif.
Sejumlah tokoh masyarakat di Gorontalo kini mendorong agar seluruh juru bicara di lingkungan pemerintahan daerah dievaluasi, baik dari sisi kapasitas, integritas, maupun etika komunikasi.
Evaluasi ini penting agar mereka tidak terjebak menjadi spin doctor yang membentuk opini palsu, melainkan pelayan informasi publik yang bekerja atas dasar kebenaran, bukan popularitas.
“Jubir yang terlalu ‘lebay’ bukan hanya menciptakan kebisingan, tapi juga mengaburkan makna demokrasi,” pungkasnya.
