Penulis : Supriadi Alaina (Ketua Forum Penambang Rakyat Bone Bolango)
TAJUK1.ID, GORONTALO – Konflik ribuan penambang rakyat dengan PT Gorontalo Minerals (GM) tampaknya tidak akan selesai hanya dengan janji-janji manis. Satu-satunya jalan keluar adalah mempersempit lahan konsesi PT GM dan menjadikannya sebagian sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).
Belakangan ini, PT GM terlihat rajin membangun citra positif. Entah demi menarik investor agar mudah mencari dana segar di bursa, atau karena mulai tercium bau masalah dalam perizinannya. Dua isu yang mereka gencar promosikan hanyalah janji rekrut tenaga kerja dan peluang ekonomi lokal melalui rantai pasok.
Mari kita kupas satu per satu.
Janji Rekrut Tenaga Kerja
PT GM mengklaim akan mengutamakan tenaga kerja lokal. Namun, mereka tidak berani menyebutkan angka pasti berapa persen porsi yang diberikan.
Perusahaan tambang umumnya membutuhkan tenaga kerja dalam dua fase:
Fase konstruksi.
Tahap ini dikatakan bisa menyerap hingga 1.000 pekerja atau lebih. Namun kontraknya hanya berlangsung beberapa tahun, dan posisi penting biasanya diisi tenaga profesional dari luar daerah.
Fase produksi.
Pada tahap ini jumlah pekerja makin sedikit, sekitar 500–1.000 orang. Perusahaan tentu mencari tenaga berpengalaman yang sudah berpindah dari satu tambang ke tambang lain, bukan warga lokal yang baru mengenal
alat tambang.
Data Tim 20 menunjukkan ada lebih dari 8.000 penambang rakyat di Suwawa dan sekitarnya. Jika hanya 1.000 orang yang direkrut, lalu bagaimana nasib 7.000 lainnya? Mereka bukan sekadar angka di atas kertas, tetapi kepala keluarga yang harus menghidupi anak dan istri. Janji lapangan kerja dari PT GM justru berpotensi menghilangkan mata pencaharian mayoritas rakyat penambang.
Janji Ekonomi dari Rantai Pasok
Isu kedua adalah klaim bahwa kehadiran perusahaan akan meningkatkan ekonomi lokal melalui suplai makanan, transportasi, dan jasa pendukung lainnya. Kenyataannya, peluang ini hanya bisa diakses oleh kelompok bermodal. Rakyat kecil yang selama ini hidup dari tambang jelas tertinggal.
Wacana pemberdayaan BUMDes pun tak berjalan. Hingga kini, baru satu BUMDes yang terlibat dan dampak ekonominya sangat terbatas.
Rakyat Tidak Anti-Kemajuan
Perlu digarisbawahi: rakyat penambang tidak menolak kemajuan. Mereka hanya menolak diperlakukan semena-mena. Jika pemerintah melegalkan aktivitas mereka melalui WPR, pendapatan daerah juga bisa ikut meningkat.
Permintaan rakyat sederhana: sebidang tanah kecil yang jauh lebih sempit dibanding konsesi PT GM, tetapi mampu menopang kehidupan 8.000 keluarga. Kini lahan itu terancam hilang, dan mereka bisa diusir kapan saja dengan label “ilegal.”
Perlawanan Tidak Akan Padam
Jangan heran jika perlawanan rakyat tak akan berhenti. Selama hak mereka belum dikembalikan, mereka akan terus berdiri di barisan depan.
Bagi mereka yang terbuai janji dan kemewahan perusahaan, silakan menikmati selama masih berguna. Namun, ingatlah: ketika sudah tidak diperlukan, perusahaan pasti akan melepas begitu saja. Jangan sampai menjadi duri dalam perjuangan rakyat. Diam jauh lebih terhormat daripada dicap sebagai pengkhianat saudara sendiri.
Perjuangan ini memang berat. Namun akan lebih berat lagi jika anak cucu kita hanya menjadi penonton, sementara kekayaan alam dihabiskan untuk keuntungan segelintir pemilik modal. Dan itu lebih buruk daripada penjajahan.
