Oleh: Zakaria, Eks Koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Provinsi Gorontalo
TAJUK1.ID – Di tengah derita rakyat yang belum pulih dari tekanan ekonomi pasca pandemi, harga kebutuhan pokok yang kian mencekik, hingga minimnya akses terhadap pendidikan dan kesehatan, DPR dan Kemendagri malah sibuk menyoal kenaikan dana partai politik dari Rp 1.000 menjadi Rp 3.000 per suara. Ini bukan sekadar ironi. Ini penghinaan terhadap akal sehat bangsa. Sebuah tamparan keras terhadap rakyat yang selama ini hanya dijadikan alat elektoral belaka.
Apakah benar kekuasaan telah melumpuhkan nurani dan logika para elite politik di Senayan? Atau memang mereka tak pernah punya niat tulus membenahi sistem, hanya rakus mempertahankan privilese dan menebalkan kantong partai?
Mari kita telaah: usulan penambahan dana parpol ini akan menggelontorkan setidaknya Rp 414 miliar dari uang rakyat bukan untuk pelayanan publik, bukan untuk subsidi pendidikan atau kesehatan, tetapi untuk institusi politik yang selama ini justru jadi biang bobroknya demokrasi di Indonesia.
“Kalau DPR mau, pemerintah mau, saya pikir alokasi dananya bisa diatur,” ujar Jazilul.
Pernyataan ini begitu sembrono, seakan uang negara bisa diputar sesuka hati demi kepentingan partai. Mereka berbicara seolah APBN adalah kas pribadi yang bisa dioplos dan diobral semaunya. Tidak ada empati pada rakyat yang hidup pas-pasan. Tidak ada prioritas pada sektor yang benar-benar membutuhkan.
Padahal kita tahu, partai-partai politik hari ini minim transparansi, sarat korupsi, dan menjadi sarang oligarki politik. Apakah ini institusi yang pantas diberi dana segar tiga kali lipat? Alih-alih menciptakan kader berkualitas, justru partai sering kali jadi jalan pintas bagi politisi karbitan dan para calo kekuasaan.
Ironisnya, para politisi ini berdalih bahwa dana tambahan akan memperkuat demokrasi. Lucu. Demokrasi macam apa yang mereka maksud? Demokrasi yang hanya hidup lima tahun sekali saat pemilu? Demokrasi yang dicemari mahar politik, praktik vote buying, dan pencitraan murahan?
“Saya pikir pasti tidak akan ada penyimpangan karena biasa me-maintain partai jauh lebih besar daripada bantuan dana dari pemerintah,” kata Aria Bima.
Ucapan seperti ini justru menegaskan betapa mereka hidup di menara gading. Mereka tak paham realita akar rumput. Apakah kita lupa bahwa banyak kasus korupsi dana parpol sudah terjadi? Bagaimana dana bantuan sebelumnya tidak mampu menyembuhkan penyakit struktural dalam tubuh partai? Menambah dana tanpa reformasi struktural sama saja menyiram bensin ke api.
Lebih tragis lagi, rakyat justru diminta percaya begitu saja kepada elite yang selama ini gagal menjaga integritas. Apakah kita sudah sedemikian bodohnya sampai tidak bisa melihat jebakan politik dalam proposal ini?
Sebagai eks pemimpin mahasiswa, saya tidak bisa diam. Ini bukan lagi soal teknis anggaran, ini adalah soal moralitas politik yang sudah hancur! Kenaikan dana parpol adalah bentuk birahi kekuasaan yang membabi buta. Upaya ini menunjukkan dengan terang benderang bahwa mereka bukan hanya minim literasi, tapi berotak kosong dan hati beku.
Jika mereka benar-benar ingin memperbaiki kualitas partai dan demokrasi, awali dengan:
1. Membuka laporan keuangan partai ke publik secara rutin dan rinci;
2. Menghapus mahar politik dalam pencalonan legislatif maupun eksekutif;
3. Memastikan rekrutmen kader dilakukan dengan meritokrasi, bukan kekerabatan;
4. Memperkuat pendidikan politik berbasis akar rumput, bukan hanya slogan.
Tanpa itu semua, penambahan dana hanyalah alat legalisasi untuk menguras uang negara, memperkuat patronase partai, dan melanggengkan sistem politik busuk yang tak berpihak pada rakyat.
Rakyat harus bersuara. Mahasiswa harus bergerak. Jangan biarkan parlemen bermain anggaran untuk memperkaya partainya sementara rakyat terus dikebiri hak-haknya.
“Politik bukan tentang siapa yang punya uang lebih banyak. Tapi tentang siapa yang peduli lebih dalam.”
Hari ini, yang tampak jelas, mereka hanya peduli pada partainya sendiri. Bukan pada kita.
