TAJUKSATU.ID – Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Gorontalo menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kepolisian Daerah Gorontalo dan Polres Bone Bolango pada Senin (12/5/2026).
Dalam aksi tersebut, massa mendesak aparat kepolisian segera menangkap “RB” yang diduga kuat menjadi provokator dan memicu potensi konflik horizontal di tengah masyarakat penambang di Kabupaten Bone Bolango.
Koordinator Lapangan aksi, Novan Lahmudin, mengatakan dugaan tindakan provokatif yang dilakukan RB dinilai berpotensi memecah belah masyarakat dan memperkeruh situasi sosial di wilayah pertambangan.
Menurutnya, aparat penegak hukum harus segera mengambil langkah tegas sebelum persoalan tersebut berkembang menjadi konflik terbuka di tengah masyarakat.
“Kami mendesak Kepolisian untuk segera memanggil dan memproses RB apabila ditemukan unsur pidana terkait dugaan provokasi dan penghasutan yang dapat memicu konflik horizontal di masyarakat penambang Bone Bolango,” ujar Novan dalam orasinya.
Massa aksi menilai situasi di kawasan pertambangan saat ini semakin rentan akibat munculnya narasi-narasi yang dianggap memancing ketegangan antar kelompok masyarakat.
Mereka khawatir apabila kondisi tersebut dibiarkan tanpa penanganan serius, maka dapat menimbulkan perpecahan sosial yang lebih luas.
Dalam aksinya, massa juga membawa sejumlah spanduk dan poster berisi tuntutan agar kepolisian bertindak profesional, objektif, dan tidak membiarkan adanya pihak-pihak yang diduga sengaja memperkeruh suasana di tengah masyarakat.
Selain mendesak penegakan hukum, Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Gorontalo turut mengajak masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi serta tetap menjaga persatuan dan keamanan daerah.
“Aksi ini merupakan bentuk kepedulian mahasiswa dan masyarakat terhadap situasi sosial di Bone Bolango. Jangan sampai persoalan tambang justru melahirkan konflik antarwarga,” tambah Novan.
Hingga aksi berlangsung, demonstrasi terpantau berjalan tertib di bawah pengawalan aparat kepolisian dari Kepolisian Daerah Gorontalo. Massa aksi juga meminta pihak kepolisian segera memberikan kepastian hukum terhadap laporan dan aspirasi yang mereka sampaikan.
