Tajuk1.id, Gorontalo — Mopotilolo, sebagai tradisi adat yang telah turun-temurun di Gorontalo, memegang makna simbolik yang kuat dalam budaya lokal.
Upacara ini menjadi bentuk penghormatan dan restu dari masyarakat kepada pejabat baru yang akan memimpin daerah, sekaligus menegaskan bahwa kekuasaan tidak hanya bertumpu pada legitimasi formal, tetapi juga pada penerimaan adat dan budaya.
Namun, perhatian terhadap pelaksanaan adat ini kembali mencuat. Presiden BEM UBM Gorontalo, Yuanita Lakoro, menyoroti belum dilaksanakannya adat Mopotilolo oleh Pemerintah Kota Gorontalo untuk menyambut Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, padahal beberapa kabupaten seperti Gorontalo, Pohuwato, Boalemo, Gorontalo Utara, dan Bone Bolango telah lebih dahulu melaksanakannya.
“Adat Mopotilolo merupakan prosesi sakral yang diwariskan leluhur kita. Ini adalah identitas dan kehormatan Bumi Gorontalo. Jika prosesi ini dicampuri dengan konflik politik, maka nilai-nilai luhur yang selalu dijunjung tinggi akan terciderai,” tegas Yuanita dalam pernyataannya. Senin (28/04)
Ia juga mempertanyakan sikap Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, terkait belum dilaksanakannya Mopotilolo di wilayah Kota Gorontalo. Menurut Yuanita, adat semestinya menjadi simbol persatuan, bukan alat tarik-menarik kepentingan.
“Adat bukan alat politik. Mopotilolo harus dijaga kemurniannya agar tetap menjadi perekat harmoni dan pelestari budaya Gorontalo,” lanjutnya.
Yuanita berharap seluruh elemen pemerintah daerah dapat memahami pentingnya menjaga kesakralan adat tersebut demi menjaga martabat budaya Gorontalo di mata masyarakat maupun dunia luar.
