TAJUKSATU.ID, Maluku Utara – Perjalanan penanganan kasus dugaan korupsi pemotongan Dana Desa Kabupaten Pulau Taliabu tahun anggaran 2017 menyisakan pertanyaan besar tentang keseriusan penegakan hukum. Setelah bergulir selama sembilan tahun dan melewati delapan pergantian Kapolda Maluku Utara, perkara dengan dugaan kerugian mencapai Rp4,26 miliar itu akhirnya memasuki tahap penyerahan tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan.
Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku Utara menyerahkan tiga tersangka kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara pada Senin (9/11/2026).
Perkembangan ini terbilang terlambat jika melihat usia perkara. Sebab, laporan polisi terkait kasus tersebut telah tercatat sejak 6 November 2017 melalui LP/39/XI/Malut/2017. Namun, proses hukumnya baru mencapai tahap II pada November 2026.
Rentang waktu sembilan tahun itu juga memperlihatkan bagaimana perkara ini melewati beberapa periode kepemimpinan di tubuh Polda Maluku Utara.
Tercatat, ada delapan Kapolda yang memimpin institusi tersebut sejak perkara mulai ditangani, yakni:
- Brigjen Achmat Juri (Juli 2017–April 2018).
- Brigjen M. Naufal Yahya (April 2018–Januari 2019).
- Brigjen Suroto (Januari 2019–Februari 2020).
- Irjen Rikwanto (Februari–November 2020).
- Irjen Risyapudin Nursin (November 2020–Oktober 2022).
- Irjen Midi Siswoko (Oktober 2022–Maret 2025).
- Irjen Waris Agono (Maret 2025–Mei 2026).
- Irjen Arif Budiman (Mei 2026–sekarang).
Lamanya penanganan perkara ini bahkan sempat menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga antirasuah tersebut tercatat telah melakukan supervisi sebanyak tiga kali terhadap penanganan kasus dugaan korupsi Dana Desa Taliabu.
Meski demikian, proses hukum baru menunjukkan perkembangan signifikan setelah perjalanan panjang yang menyita waktu tersebut.
Tiga Pejabat Diperiksa, Tahap II Berlangsung
Tiga tersangka yang diserahkan penyidik Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Maluku Utara masing-masing berinisial SA alias Salim, Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Taliabu; LOM alias Ode, mantan Ketua Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP); serta ATK alias Agusmawati, mantan Bendahara Umum Daerah.
Proses penyerahan dipimpin Kanit 2 Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Maluku Utara, IPTU Nurmala Ismail.
Setelah dilimpahkan, ketiganya menjalani pemeriksaan oleh Bidang Pidana Khusus Kejati Maluku Utara. Pemeriksaan berlangsung sejak pukul 13.00 WIT hingga sekitar pukul 07.00 WIT keesokan harinya.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Maluku Utara, Matheos Matulessy, membenarkan adanya pelimpahan tahap II tersebut.
“Benar, ada tahap dua dari Polda Malut. Setelah dilakukan pemeriksaan, menunggu proses untuk disidangkan,” ujarnya singkat.
Dengan selesainya tahap II, kewenangan penanganan perkara selanjutnya berada di tangan jaksa penuntut umum untuk mempersiapkan proses penuntutan di pengadilan.
Rp60 Juta Setiap Desa, Total Dugaan Pemotongan Rp4,26 Miliar
Di balik panjangnya proses hukum, perkara ini menyangkut dana publik yang seharusnya menjadi penopang pembangunan masyarakat desa.
Berdasarkan konstruksi perkara yang diungkap penyidik, dugaan pemotongan dilakukan terhadap pencairan Dana Desa tahap pertama tahun anggaran 2017.
Setiap desa diduga mengalami pemotongan sebesar Rp60 juta. Dengan jumlah 71 desa yang tersebar di delapan kecamatan, total nilai pemotongan berdasarkan kalkulasi tersebut mencapai Rp4,26 miliar.
Dalam penyidikan, uang hasil pemotongan itu disebut ditransfer ke rekening CV Syafaat Perdana, perusahaan yang dikaitkan dengan salah satu tersangka.
Jika dugaan tersebut terbukti di pengadilan, praktik ini bukan sekadar persoalan administrasi keuangan. Ada hak masyarakat desa yang dipertaruhkan, mulai dari kebutuhan pembangunan hingga pelayanan publik yang semestinya dibiayai melalui Dana Desa.
Sembilan Tahun Menunggu, Siapa yang Harus Menjawab?
Pelimpahan tiga tersangka ke kejaksaan memang menjadi perkembangan penting. Namun, selesainya penyidikan bukan berarti seluruh pertanyaan publik ikut terjawab.
Justru, perjalanan perkara selama sembilan tahun membuka ruang pertanyaan yang lebih besar: mengapa penanganan kasus ini membutuhkan waktu begitu panjang? Mengapa harus melewati delapan periode kepemimpinan Kapolda sebelum perkara mencapai tahap II?
Tiga kali supervisi KPK juga menjadi catatan tersendiri. Apakah terdapat kendala serius dalam penyidikan, atau ada persoalan lain yang membuat penanganannya berjalan lambat?
Publik tentu berhak mendapatkan penjelasan yang transparan.
Kini, pekerjaan berikutnya berada di tangan Kejati Maluku Utara. Proses persidangan diharapkan tidak hanya mengungkap peran masing-masing tersangka, tetapi juga menjelaskan secara terang alur dugaan pemotongan dana, pihak-pihak yang terlibat, serta pertanggungjawaban atas penggunaan uang tersebut.
Sebab, dalam perkara yang menyangkut uang desa, keadilan tidak cukup hanya dengan menyerahkan tersangka kepada jaksa. Publik juga menunggu agar seluruh fakta dibuka dan hukum benar-benar ditegakkan.
Sembilan tahun adalah waktu yang panjang. Dan masyarakat Taliabu tentu berhak mengetahui mengapa keadilan atas dana desa mereka harus menunggu selama itu.
