TAJUKSATU.ID, Maluku Utara – Perjalanan panjang penanganan dugaan korupsi pemotongan Dana Desa di Kabupaten Pulau Taliabu akhirnya memasuki babak baru. Setelah bertahun-tahun bergulir dalam proses penyidikan, perkara yang menyeret tiga pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu itu kini resmi memasuki tahap penuntutan.
Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku Utara melimpahkan tiga tersangka beserta barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Senin (9/11/2026).
Pelimpahan tahap II ini dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21 oleh pihak kejaksaan. Artinya, penyidikan perkara tersebut telah memenuhi persyaratan untuk dilanjutkan ke proses hukum berikutnya.
Tiga orang yang kini harus mempertanggungjawabkan dugaan keterlibatan mereka dalam perkara tersebut masing-masing adalah SA alias Salim, yang menjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Taliabu; LOM alias Ode, Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemda Taliabu; serta ATK alias Agusmawati, Bendahara Umum Daerah.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Maluku Utara, Matheos Matulessy, membenarkan pelimpahan tersebut ketika dikonfirmasi.
“Benar hari ini ada tahap II kasus DD Taliabu, sementara berlangsung. Untuk penahanan kewenangan tim Jaksa nanti,” ungkap Matheos, Senin (9/11/2026).
Namun, di balik perkembangan terbaru ini, terdapat perjalanan panjang penanganan perkara yang tidak berlangsung singkat.
Kasus dugaan pemotongan Dana Desa tersebut tercatat mulai ditangani penyidik sejak 6 November 2017, berdasarkan laporan polisi Nomor LP/39/XI/Malut/2017. ATK alias Agusmawati menjadi tersangka pertama yang ditetapkan penyidik dalam perkara ini.
Proses penanganannya kemudian berjalan panjang. Berkas perkara beberapa kali dikembalikan antara penyidik dan jaksa karena masih terdapat petunjuk yang harus dilengkapi. Situasi tersebut membuat penyelesaian perkara ini membutuhkan waktu bertahun-tahun sebelum akhirnya dinyatakan lengkap.
Dalam konstruksi perkara yang diungkap penyidik, pencairan Dana Desa tahap pertama tahun anggaran 2017 disebut ditransfer ke rekening perusahaan milik salah satu tersangka, yakni CV Syafaat Perdana.
Dari total anggaran Dana Desa yang diperuntukkan bagi 71 desa di delapan kecamatan di Kabupaten Pulau Taliabu, penyidik menemukan dugaan pemotongan sebesar Rp60 juta untuk setiap desa.
Jika dikalkulasikan berdasarkan 71 desa, nilai pemotongan tersebut mencapai Rp4,26 miliar.
Angka itu memperlihatkan besarnya persoalan yang membayangi tata kelola Dana Desa di wilayah tersebut. Dana yang sejatinya disiapkan untuk menopang pembangunan, memperkuat pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa justru terseret dalam dugaan praktik penyimpangan.
Kini, setelah berkas perkara dinyatakan lengkap dan pelimpahan tahap II dilaksanakan, perhatian publik tertuju pada langkah berikutnya dari kejaksaan, termasuk keputusan mengenai penahanan para tersangka serta proses pembuktian perkara di pengadilan.
Perjalanan hukum kasus ini belum berakhir. Pelimpahan ke kejaksaan menjadi pintu menuju pembuktian di meja hijau, tempat seluruh dugaan harus diuji berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
