TAJUKSATU.ID, Taliabu – Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tikong, Elpin Manibu, bersama anggota BPD mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri Pulau Taliabu, Rabu (4/11/2026).
Kedatangan mereka untuk mempertanyakan perkembangan penanganan laporan dugaan penyalahgunaan Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) yang diduga melibatkan Penjabat (Pj.) Kepala Desa Tikong, “HK”.
Laporan tersebut bukan perkara baru. Menurut Elpin, pihaknya telah menyerahkan laporan dugaan penyimpangan anggaran itu kepada Kejaksaan sejak 2024.
Namun, hingga November 2026, BPD mengaku belum memperoleh kejelasan mengenai perkembangan maupun status hukum laporan tersebut.
Elpin mengatakan, berdasarkan hasil audit internal yang dilakukan BPD Desa Tikong, dugaan penyalahgunaan anggaran diperkirakan mencapai Rp1,2 miliar tahun anggaran 2023 dan 2024.
“Angka tersebut berkaitan dengan sejumlah program pembangunan desa yang anggarannya diduga tidak dikelola sebagaimana mestinya,” Ujarnya.
Dalam audiensi bersama pihak Kejaksaan, Elpin menegaskan bahwa kedatangan BPD bukan sekadar untuk menanyakan keberadaan laporan, melainkan juga mendorong agar dugaan penyimpangan anggaran yang telah dilaporkan sejak tiga tahun lalu mendapatkan perhatian dan penanganan yang jelas.
Menurut Elpin, pihak Kejaksaan menyampaikan akan melakukan koordinasi lebih lanjut dan meminta petunjuk Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus).
Salah satu langkah yang akan ditempuh adalah menyurati Inspektorat guna meminta data hasil audit yang berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan anggaran tersebut.
Langkah itu dinilai penting untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai persoalan keuangan Desa Tikong, sekaligus menjadi bahan bagi aparat penegak hukum dalam menentukan langkah penanganan sesuai prosedur yang berlaku.
Pihak Kejaksaan juga menyampaikan bahwa Kasi Pidsus saat ini sedang berada di luar daerah sehingga koordinasi lebih lanjut akan dilakukan setelah yang bersangkutan kembali.
Bagi BPD Desa Tikong, persoalan ini tidak semata-mata menyangkut angka Rp1,2 miliar. Lebih dari itu, ada tanggung jawab publik untuk memastikan setiap anggaran yang bersumber dari uang negara benar-benar digunakan bagi kepentingan masyarakat desa.
“Dana Desa dan Alokasi Dana Desa merupakan instrumen pembangunan yang seharusnya menghadirkan jalan yang lebih baik, fasilitas publik yang memadai, serta kesejahteraan masyarakat. Karena itu, setiap dugaan penyimpangan dalam pengelolaannya perlu diperiksa secara transparan dan ditindaklanjuti berdasarkan hukum”, Tegasnya.
BPD berharap koordinasi antara Kejaksaan dan Inspektorat dapat segera direalisasikan sehingga laporan yang telah disampaikan sejak 2023 tidak terus-menerus berada dalam ketidakpastian.
Kini, publik menunggu tindak lanjut aparat penegak hukum. Sebab, ketika dugaan penyimpangan anggaran desa mencapai miliaran rupiah, yang dibutuhkan masyarakat bukan sekadar janji koordinasi, melainkan kepastian proses, transparansi penanganan, dan penegakan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
