TAJUKSATU.ID, Taliabu – Langkah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tikong mendatangi Kejaksaan Negeri Pulau Taliabu untuk mempertanyakan perkembangan laporan dugaan penyalahgunaan Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) mendapat dukungan dari masyarakat.
Kepada awak media Tajuksatu.id, salah seorang warga Desa Tikong yang meminta identitasnya dirahasiakan menyatakan dukungannya terhadap langkah BPD yang terus mendesak aparat penegak hukum agar memberikan kejelasan atas laporan dugaan penyimpangan anggaran yang menyeret Penjabat (Pj.) Kepala Desa Tikong periode 2023–2024.
Menurut warga tersebut, langkah BPD merupakan tindakan objektif sekaligus bentuk tanggung jawab kelembagaan dalam mengawal penggunaan anggaran desa. Apalagi, dugaan penyimpangan yang dilaporkan memiliki nilai fantastis, yakni sekitar Rp1,2 miliar berdasarkan audit internal BPD.
“Menurut saya, langkah BPD sudah sangat objektif. Mereka menjalankan fungsi pengawasan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat. Persoalan ini tidak boleh dibiarkan tanpa kejelasan,” ungkapnya, Rabu (04/11/2026).
Ia menilai, anggaran desa yang seharusnya dialokasikan untuk berbagai kebutuhan dasar masyarakat justru diduga tidak memberikan manfaat sebagaimana mestinya.
Sejumlah program yang menjadi perhatian warga antara lain Bantuan Langsung Tunai (BLT), penanganan stunting, pelayanan Posyandu, serta pembangunan infrastruktur desa. Program-program tersebut semestinya menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok rentan yang sangat bergantung pada pelayanan dan intervensi pemerintah desa.
Namun, ketika muncul dugaan penyalahgunaan anggaran dalam jumlah besar, masyarakat menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya.
“Anggaran itu seharusnya kembali kepada masyarakat melalui program-program yang nyata. Ada masyarakat yang membutuhkan BLT, ada anak-anak yang membutuhkan perhatian dalam penanganan stunting, ada pelayanan Posyandu, dan ada pembangunan infrastruktur yang menjadi kebutuhan bersama. Kalau anggaran tersebut diduga disalahgunakan, siapa yang paling dirugikan? Tentu masyarakat,” ujarnya.
Baginya, persoalan ini tidak boleh dipandang sebatas persoalan administrasi pemerintahan desa. Ada hak masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan. Setiap rupiah Dana Desa dan Alokasi Dana Desa bersumber dari keuangan negara yang diperuntukkan bagi kepentingan publik, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Karena itu, ia berharap Kejaksaan Negeri Pulau Taliabu tidak berhenti pada tahap koordinasi dengan Inspektorat, tetapi segera mengambil langkah konkret sesuai kewenangan dan prosedur hukum yang berlaku.
Terlebih, laporan dugaan penyalahgunaan anggaran tersebut, menurut keterangan Ketua BPD Tikong, Elpin Manibu, telah disampaikan sejak 2024. Hingga November 2026, BPD mengaku belum memperoleh kejelasan mengenai perkembangan penanganannya.
Bagi masyarakat, waktu yang terus berjalan tanpa kepastian justru menambah pertanyaan. Sebab, ketika dugaan penyimpangan anggaran menyentuh kebutuhan dasar warga, lambannya penanganan bukan hanya menjadi persoalan birokrasi, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Warga tersebut berharap langkah BPD menjadi momentum untuk membuka persoalan pengelolaan keuangan Desa Tikong secara terang. Jika memang terdapat penyimpangan, pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai hukum.
“Dana Desa bukan milik kepala desa, bukan milik BPD. Dana tersebut adalah uang negara yang dititipkan untuk membiayai kebutuhan dan masa depan masyarakat,” Tandasnya.
