Penulis : Adriansyah Hilimi (Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Unisan Gorontalo)
Tajuk1.id, – Ada yang terasa ganjil sekaligus menggelikan dari pertunjukan kolektif para elit Gorontalo belakangan ini: kekecewaan mereka yang begitu masif dan hampir dramatik terhadap hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Sulawesi Utara Gorontalo (BSG).
Seolah-olah mereka baru saja tersadar bahwa ada yang salah, bahwa ada keputusan yang tidak menguntungkan daerah, bahwa Gorontalo dipinggirkan dalam rumah yang konon juga rumahnya sendiri.
Tapi izinkan saya bertanya dengan nada yang tidak terlalu akademik: “Di mana kalian selama ini?”
Saya tidak ingin terjebak dalam retorika kebencian atau narasi konspiratif, tapi mari kita bicara soal realitas sosial-politik yang lebih dalam: ketergantungan struktural yang dibalut dalam bungkus kerja sama regional yang timpang.
Sejak awal, BSG bukanlah rumah yang kita bangun dengan visi kemandirian ekonomi Gorontalo. Ia adalah rumah milik tetangga yang kita tumpangi karena tak cukup percaya diri membangun rumah sendiri.
Kini, ketika kekecewaan muncul akibat tidak diberinya porsi atau posisi strategis yang kita harapkan dalam BSG, para kepala daerah—Gubernur, Bupati, Wali Kota, bahkan para anggota DPRD—berlomba-lomba menunjukkan ‘kemarahan’ mereka.
Dari ancaman menarik dana Pemda, hingga pernyataan emosional yang berseliweran di media lokal. Sungguh ini seperti orang yang marah karena tidak mendapat kursi di pesta orang lain—padahal sejak awal kita memilih menjadi tamu, bukan tuan rumah.
Sebagai warga biasa yang selama ini melihat dari kejauhan, saya hanya bisa menyimpulkan satu hal: kita marah karena kita abai terlalu lama.
Gorontalo selalu punya pilihan untuk membangun bank sendiri. Kita punya sumber daya, kita punya SDM, dan kita punya alasan sejarah yang cukup untuk berdiri secara mandiri.
Tapi entah karena kenyamanan politik, atau karena budaya patronase yang menyejukkan status quo, kita memilih untuk tidak berdaulat atas urusan ekonomi kita sendiri. Kita memilih diam ketika modal dan kekuasaan terpusat di luar tanah ini.
Kita tidak bersuara ketika posisi strategis itu direbut oleh yang lain. Dan kini, kita ingin bersuara karena kursi itu tak diberikan? Terlambat. Dan agak memalukan.
Sebagai seorang aktivis yang tumbuh dari denyut sosial masyarakat Gorontalo, saya hanya bisa mengingatkan: jangan cuma marah karena tidak diajak makan. Marahlah karena kita tidak pernah serius menanam.
Sebab yang tidak menanam, tak akan pernah panen. Dan yang menumpang hidup dalam rumah orang lain, harus siap dicurigai kapan saja.
Sudah saatnya Gorontalo membangun kemandirian ekonomi secara nyata, bukan sekadar wacana musiman yang muncul hanya ketika kita tersingkir dari ruang rapat.
Jangan cuma pintar mengancam tarik dana dari BSG, tapi setelah itu kembali sunyi, kembali nyaman dalam kemiskinan struktural yang kita pelihara sendiri.
Ini bukan soal bank semata. Ini tentang harga diri. Tentang bagaimana daerah ini ingin dikenal: sebagai entitas yang bisa berdiri di atas kaki sendiri, atau hanya sekadar ‘daerah lampiran’ dari pusat kekuasaan yang tak pernah menganggap kita setara.
Marah itu boleh. Tapi marah yang cerdas, bukan marah karena kehilangan jatah.
